Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris

 

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2018. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi integritas dan independensi sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

 

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai hal, khususnya pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Perusahan dan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dewan Komisaris menyadari bahwa pencapaian KPI dan target RKAP dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, sehingga menjadi salah satu hal yang juga menjadi pertimbangan Dewan Komisaris.

Perekonomian dunia selama tahun 2018 belum menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Kondisi tersebut tercermin dari koreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan PDB dari sejumlah lembaga internasional. IMF dalam World Economic Outlook Oktober 2018 melakukan revisi ke bawah dalam memperkirakan pertumbuhan PDB dunia pada 2018 hingga 2020 yaitu sebesar 3,7% yang relatif sama dengan tahun 2017. Angka ini dari perkiraan sebelumnya di bulan Juli 2018 yang diperkirakan sebesar 3,9%. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bahkan lebih pesimis dengan memprediksi pertumbuhan pada tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sebesar 3,5%.

Tantangan perekonomian dunia juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang meskipun mengalami peningkatan pertumbuhan, namun masih belum cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit mengalami peningkatan dari 5,07% (YoY) pada 2017 menjadi 5,17% (YoY) pada 2018. Sementara itu, ekspor neto tercatat negatif dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang melandai dan harga komoditas yang menurun.

Namun demikian, secara umum kondisi perekonomian nasional menunjukkan arah yang positif. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membaik sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Pada triwulan IV 2018, NPI mencatat surplus 5,4 miliar dolar AS ditopang peningkatan surplus transaksi modal dan finansial sejalan persepsi investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap kuat dan ketidakpastian global yang berkurang.

Kondisi perekonomian dunia dan nasional tersebut memberikan dampak pada industri kepelabuhanan di Indonesia. Secara politis, industri kepelabuhanan dan perdagangan dunia saat ini sedang dipengaruhi oleh perang dagang antara dua kekuatan besar dunia yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Throughput petikemas pada kuartal ke IV tahun 2018 masih mengalami perlambatan karena perang dagang ini. Drewry Maritime Research memproyeksikan pertumbuhan throughput petikemas dunia akan mengalami penurunan dari 3,5% menjadi 1% jika perang dagang masih terus berlanjut. Walaupun demikian, masih terdapat peluang yang baik untuk Indonesia karena kawasan Asia Tenggara memiliki pertumbuhan petikemas yang relatif tinggi pada tahun 2018 yaitu rata-rata sebesar 8,00%.

Berdasarkan analisis perekonomian dan kondisi industri kepelabuhanan, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja Direksi yang mampu menghadapi tantangan makro dengan baik. Pada tahun 2018, Direksi telah berhasil dalam mengimplementasikan digital port yang berkontribusi pada kinerja Perseroan melalui peningkatan efisiensi pada sisi laut, terminal, maupun back office. Terobosan digital port yang telah dilakukan di antaranya adalah implementasi autogate, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Online, dan auto tally di terminal peti kemas, operasi berbasis Terminal Operating System (TOS), penerapan Marine Operating System (MOS), dan Vessel Management System (VMS) pada sejumlah cabang pelabuhan. Perseroan juga telah menginisiasi Penerapan Integrated Billing System (IBS), yang di dalamnya terdapat aplikasi e-registration, e-booking, e-tracking and tracing, e-payment, e-billing, dan e-care, yang akan mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan di seluruh pelabuhan yang dioperasikan.

Perseroan juga telah melakukan inisiasi program direct call yang memungkinkan kapal berukuran besar untuk langsung menuju pelabuhan akhir di luar negeri tanpa harus singgah di pelabuhan negara lain. Program direct call ini telah menghubungkan Indonesia dengan Amerika, Eropa, Australia, Asia Timur dan Asia Tenggara secara langsung.

Berbagai inisiatif strategi tersebut telah berimplikasi terhadap kinerja Perseroan. Hasil evaluasi KPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2018 secara keseluruhan melampaui yang telah ditargetkan, yaitu sebesar 101,26%. Pencapaian KPI Perusahaan juga dibarengi dengan peningkatan realiasasi tingkat kesehatan perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP- 100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, skor kinerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk realisasi tahun 2018 berjumlah 88,00 sehingga kesehatan berada dalam kategori SEHAT (AA), meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 86,60.

Dewan Komisaris juga memberikan apreasiasi atas kinerja Direksi dalam pemenuhan Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal. Menunjuk Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas BUMN No. S-487/MBU/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018, secara umum pencapaian tahun 2018 atas Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal telah memenuhi yang ditargetkan, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Return on Asset (ROA ) mencapai 4,73% melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 4,22%. Return on Equity (ROE) sebesar 17,31 melebihi yang telah ditargetkan yaitu sebesar 16,42%. Dari sisi efisiensi, Perseroan juga telah mampu mencapai target Net Income Margin yaitu sebesar 21,25% melampaui yang ditargetkan sebesar 17,58%.

Dengan berbagai capaian kinerja yang baik di 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan telah sesuai dengan arahan Dewan Komisaris dan Aspirasi Pemegang Saham. Secara umum, Dewan Komisaris berpendapat bahwa kinerja Direksi di tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik. Dewan Komisaris memberikan arahan agar kedepannya Direksi tetap mempertahankan kinerjanya dengan mengatasi beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait peningkatan pendapatan operasional.

 

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa strategi Perseroan telah dijalankan dengan efektif. Mekanisme pengawasan khususnya dilakukan melalui Rapat Gabungan dan Rapat Pembahasan Masalah Strategis, serta berbagai Evaluasi dan Arahan, khususnya terkait dengan penyusunan dan monitoring pelaksanaan RKAP. Dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, Dewan Komisaris juga melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang, baik khusus mengenai kinerja, maupun kunjungan dalam rangka kegiatan tertentu.

Beberapa pembahasan yang bersifat strategis pada tahun 2018 yang telah dilakukan antara lain pembahasan mengenai IPO Entitas Anak, pemberian shareholder loan kepada Entitas Anak, kajian pemanfaatan lahan, perubahan struktur organisasi, rencana penyaluran PKBL, pengembangan teknologi informasi, permasalahan hukum, serta tindakantindakan Direksi yang berdasarkan ketentuan memerlukan persetujuan/rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan dengan baik dan telah mendorong peningkatan kinerja Perseroan di 2018. Dewan Komisaris akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, khususnya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang berdampak terhadap kinerja Perseroan, khususnya terkait pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015-2019.

 

FREKUENSI DAN TATACARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dalam memberikan arahan kepada Direksi, Dewan Komisaris menggunakan beberapa mekanisme antara lain melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Pembahasan Permasalahan Strategis serta mekanisme evaluasi, arahan, tanggapan dan persetujuan. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi pada tahun 2018, telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali. Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai kinerja perusahaan berkala, laporan masing-masing Direktorat, tindak lanjut rapat sebelumnya, serta beberapa agenda lainnya. Pada tahun 2018 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Pembahasan Permasalahan Strategis dengan Direksi yang antara lain membahas mengenai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pengembangan sistem informasi, manajemen SDM, dan peningkatan pelayananan kepada pelanggan, serta rencana strategis Perseroan lainnya.

Dewan Komisaris juga telah memberikan Evaluasi/Arahan/ Tanggapan/Persetujuan yang antara lain meliputi:

a. Evaluasi usulan RKAP Tahun 2019 dan Tanggapan Dewan Komisaris;

b. Memberikan arahan perubahan lingkungan bisnis yang diperklirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan;

c. Evaluasi dan menyampaikan arahan tentang:

• Penguatan Sistem Pengendalian Internal Perseroan;

• Manajemen Risiko Perseroan;

• Sistem teknologi Informasi Perseroan;

• Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir Pekerja;

• Kebijakan Akuntansi dan Pentusunan Laporan Keuangan sesuai PSAK;

• Pengadaan dan Pelaksanaan.

d. Kebijakan Mutu pelayanan dan Pelaksanaan.

e. Evaluasi pelaksanaan RKAP Tahun 2018 dan membuat tanggapan Dewan Komisaris tentang realisasi Triwulan I, II, dan III yang disampaikan kepada Pemegang Saham.

f. Evaluasi usulan/rekomendasi kepada RUPS tentang calon Anggota Direksi, serta Direksi dan Komisaris Entitas Anak.

g. Evaluasi kinerja Direksi telah dilaksanakan yaitu melalui tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan tahun buku 2017 serta tanggapan kinerja Dewan Komisaris atas kinerja Triwulan I, II, dan III Tahun 2018;

h. Tanggapan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018;

i. Mengajukan usulan auditor eksternal. Berdasarkan hasil pemilihan KAP, Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surya (EY) kepada Menteri BUMN sebagai RUPS IPC, untuk melakukan audit laporan keuangan dan laporan PKBL tahun buku 2018; dan

j. Memberikan Tanggapan terhadap hal-hal terkait dengan Tupoksi Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris pada tahun 2018 telah menetapkan surat tanggapan dan persetujuan atas usulan Direksi yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar memerlukan tanggapan/persetujuan dari Dewan Komisaris.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Kunci keberhasilan usaha adalah adanya keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Direksi diharapkan untuk dapat melihat prospek usaha yang telah memperhitungkan berbagai faktor. Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa prospek usaha telah dianalisis dengan baik oleh Direksi. Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang ada di industri kepelabuhanan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan dalam merespon berbagai peluang tersebut.

Dalam industri kepelabuhanan saat ini dihadapkan pada berkembangnya ukuran kapal dan konsolidasi muatan kapal sehingga pelabuhan dihadapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas terminalnya karena semakin besarnya kapal. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa transformasi yang dilakukan oleh Perseroan sejak tahun 2016 dengan target menjadi World Class di 2020 akan mampu mengatasi tantangan dan menangkap peluang yang ada di industri kepelabuhan. Hal ini telihat dari capaian-capaian baik dari sisi kinerja operasional maupun keuangan yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun dan terlampauninya target-target kunci Perseroan secara berkelanjutan.

 

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam melakukan kegiatan usaha dibutuhkan mekanisme tata kelola yang baik, karena akan mendorong terpenuhinya hak Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya yang tercermin dari semakin meningkatnya kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menekankan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik senantiasa diterapkan secara efektif di Perusahaan. Beberapa mekanisme tata kelola yang baik yang menjadi perhatian utama Dewan Komisaris adalah pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pencegahan pelanggaran, khususnya dalam penerapan whistleblowing system (WBS).

 

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Tujuan pengendalian intern adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah kehandalan laporan pelaporan

keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pengendalian intern telah berjalan secara efektif. Pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern, dapat mendeteksi risiko lebih dini sehingga dapat mencegah permasalahan menjadi lebih besar.

Komponen utama sistem pengendalian internal Perusahaan yang terdiri dari lima unsur utama yang saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penilaian Risiko (Risk Assessment), Aktivitas Pengendalian (Control Activities), Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), serta Pemantauan (Monitoring) telah berjalan dengan baik. Perseroan telah memiliki sistem pengendalian yang reliabel dan konsisten dalam menerapkannya.

 

PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh Insan IPC dan stakeholders lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik.

Mekanisme WBS telah dikembangkan dengan nama “IPC Bersih” yang merupakan sebuah program nyata dari untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan. Perseroan bersama PT Deloitte Konsultan Indonesia selaku mitra dalam penerapan sistem WBS telah menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eskternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim “IPC Bersih” sebagai counterpart.

Dewan Komisaris telah menjalankan perannya secara aktif sebagai pengawas dalam penerapan WBS dan menjadi salah satu bagian penting dalam Komite “IPC Bersih”. Dalam menjalankan perannya dalam Komite “IPC Bersih” Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit khususnya dalam melakukan proses investigasi.

Meskipun penerapan WBS telah berjalan baik, namun Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan untuk lebih meningkatkan efektivitas sosialisasi mekanisme WBS, agar para stakeholder lebih termotivasi dalam menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan

 

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 3 (dua) Komite. Komite-komite tersebut antara lain:

  1. Komite Audit
  2. Komite Nominasi dan Remunerasi 
  3. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa komitekomite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

  1. Evaluasi kinerja KAP dan proses penunjukkan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2018. 
  2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan auditor eksternal dan internal.
  3. Evaluasi kinerja SPI. 
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan bagi Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

  1. Melakukan evaluasi atas usulan calon Direksi Perusahaan dan Entitas Anak. 2
  2. Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi. 
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen Perusahaan Enterprise Risk Management (ERM). Komite Pemantau Manajemen RIsiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selama tahun 2018, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

  1. Melakukan evaluasi, monitoring, dan evaluasi penerapan manajemen risiko di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
  2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan unit manajemen risiko.
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi cabang pelabuhan

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris, dengan kriteria yaitu efektivitas pelaksanaan tugas dan jumlah rapat Komite. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dengan pencapaian 100% dan melaksanakan rapat dengan pencapaian 120%.

 

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan Perseroan, selama tahun 2018 terdapat 1 (satu) kali perubahan komposisi Dewan Komisaris sebagaimana penjelasan berikut.

 

PERIODE 1 – 22 JANUARI 2018

Jumlah dan Komposisi anggota Dewan Komisaris IPC periode 1 – 22 Januari 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

PERIODE 22 JANUARI – 31 DESEMBER 2018

Berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-26/MBU/01/2018, Bapak R. Agus H. Purnomo diangkat sebagai Komisaris IPC. Maka jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPC sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

 

PENUTUP

Demikian Laporan kami sampaikan. Atas kepercayaan Pemegang Saham dan dukungan Direksi serta pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pada khususnya kepada Direksi dan seluruh pegawai, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Berkat dedikasi dan profesionalitas kerja yang diberikan, Perseroan dapat menghasilkan kinerja yang cukup membanggakan. Dewan Komisaris berharap agar kerja sama yang efektif dapat senantiasa dipertahankan, guna memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

 

 

48
IPC Annual Report 2018